Standar Pelayanan

No

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengeloaan Keuangan Daerah);

2. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

3. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 36);

2

Persyaratan Pelayanan

a. Surat Keterangan tidak mampu

b.Surat Rujukan Puskesmas Kota lubuklinggau dan/ Rumah Sakit Kota Lubuklinggau

c. Fotokopi Kartu Keluarga/ KTP d.Fotokopi KIS

e. Fotokopi Buku rekening Bank yang bersangkutan

3

Sistem,

mekanisme, dan prosedur

No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Ket

Staf SDM Kes, Pembiayaan

& Perizinan

Kasie

Kabid

Sekretaris/Kepala

Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

1

berkas usulan dana pendamping

diserahkan dari pemohon ke Dinkes

di ke

kembalikan pemohon

berkas

5 menit

bahan surat

2

staf SDK memeriksa kelengkapan berkas

tidak

berkas

5 menit

bahan surat

3

Memeriksa kelengkapan berkas jika setuju menyampaikan kepada kabid jika

tidak setuju menyampaikan kepada staf

ya

berkas

15 menit

bahan surat

4

membuat surat rekomendasi

surat

10 menit

surat

5

penandatangan surat rekomendasi

disposisi

disposisi

disposisi/ tanda tangan

surat

1 hari

disposisi

6

penyerahan surat rekomendasi kepada

pemohon

surat

1 hari

surat

7

tanda terima surat rekomendasi kepada pemohon

tanda terima

5 menit

tanda terima

4

Jangka Waktu penyelesaian

1 Hari

5

Biaya / tarif

Rp. 0,- ( gratis )

6

Produk Pelayanan

Surat rekomendasi dana pendamping

7   

Sarana prasarana, dan/atau fasilitas

1.   Meja                                                                                                             

2.     Kursi                                                                                                               

3.     Komputer

4.     Printer

5.     Kertas                                         

6.  ATK                                                                                                                      

8

Kompetensi Pelaksana

1.     Memahami     Pembentukan     dan     Susunan     Perangkat     Daerah     Kota Lubuklinggau

2.     Memahami Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau

3.     Memahami tentang pembuatan Surat Rekomendasi Bantuan Dana Pendamping

4.     Memiliki ijazah minimal D3

9

Pengawasan Internal

1.     Dilakukan oleh atasan langsung

2.     Dilaksanakan secara kontinyu

3.     Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

10

Penanganan, Pengaduan, saran,dan masukan

1.     Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui kotak saran dan pengaduan langsung ( ke petugas informasi ).

2.     Laporan pengaduan langsung ditindak lanjuti oleh bidang yang diadukan dengan konsultasi langsung ke sekretaris dan kepala Dinas Kesehatan

3.     Saran dan masukan di kotak saran di buka jika didalam kotak saran ada isinya kemudian dibahas oleh bidang yang menanganinya dengan konsultasi langsung ke sekretaris dan kepala Dinas Kesehatan

11

Jumlah pelaksana

2 ( dua ) orang petugas administrasi

12

Jaminan Pelayanan

Melalui maklumat pelayanan dengan melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan

13

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan

1.  Pelayanan dilakukan di ruang yang aman dan nyaman

2.  Petugas dan pemohon sudah menjalankan protokol kesehatan

14

Evaluasi kinerja pelaksana

Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan setiap 3 bulan sekali oleh Bidang Pelayanan Kesehatan

No

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

1.     Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2.     Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang pembentukan kota lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 87, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4114

3.     Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

4.     Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau

5.     Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Wali kota Lubuklinggau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau

2

Persyaratan Pelayanan

1.    Permohonan SIPB dari DPMPTSP dengan lampian dokumen :

1)       Foto copy STRB / STRP / STR yang dikeluarkan oleh KKI yang masih berlaku dan dilegalisir asli

2)       Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik

3)       Foto copy ijazah yang dilegalisir

4)       Surat pernyataan memiliki tempat praktik

5)       Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat bidan / perawat akan berpraktik

6)       Pas foto berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 3 ( tiga ) lembar

7)       Rekomendasi dari organisasi profesi

8)       Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang berkerja pada instasi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instasi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu.

3

Sistem, mekanisme, dan prosedur

Input             Berbasis Permohonan Izin Praktek Bidan  Output                     Rekomendasi

Consumen     Bidan dan Perawat Praktek Mandiri dan instasi

4

Jangka Waktu penyelesaian

3 Hari

5

Biaya / tarif

Rp. 0,- ( gratis)

6

Produk Pelayanan

Rekomendasi Izin dari Kepala Dinas Kesehatan

7

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

1.    Blanko Verifikasi

2.    Komputer

3.    Printer

4.    Alat Tulis

8

Kompetensi Pelaksana

1.    Jenjang Pendidikan minimal D3

2.    Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

3.    Mampu mengoperasikan komputer

4.    Memahami Prosedural Pelaksanaan Kegiatan

5.    Mampu bekerja dalam Tim

9

Pengawasan Internal

a.    Dilakukan oleh atasan langsung

b.    Dilaksanakan secara kontinyu

10

Penanganan , pengaduan, saran, dan masukan

1.    Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui kotak saran dan pengaduan langsung ( ke petugas informasi ).

2.    Laporan pengaduan langsung ditindak lanjuti oleh bidang yang diadukan dengan konsultasi langsung ke sekretaris dan kepala Dinas Kesehatan

3.    Saran dan masukan di kotak saran di buka jika didalam kotak saran ada isinya kemudian dibahas oleh bidang yang menanganinya dengan konsultasi langsung ke sekretaris dan kepala Dinas Kesehatan

11

Jumlah pelaksana

5 (Lima) Orang

12

Jaminan Pelayanan

Melalui maklumat pelayanan dengan melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan

13

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan

1.     Rekomendasi Perawat di upload di aplikasi sicantik Pemerintah Kota Lubuklinggau

2.     Rekomendasi Perawat anastesi dan perawat gigi dicap basah dan dilampirkan ke DPMPTSP

3.     Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan

14

Evaluasi

kinerja pelaksana

Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan oleh atasan langsung yang dilakukan sekurang- kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik)

No

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2.    Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang pembentukan kota lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 87, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4114

3.    Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat & Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.03.1.23.04.12.2207 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

4.    Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau

5.    Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Wali kota Lubuklinggau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau

2

Persyaratan Pelayanan

Berkas permohonan SPP-IRT dan lampirannya dari Dinas PMPTSP Kota Lubuklinggau

3

Sistem, mekanisme, dan prosedur

Input              : Berbasis Permohonan Izin IRTP Output           : Rekomendasi

Consumen     : IRTP

4

Jangka Waktu penyelesaian

3 Hari

5

Biaya / tarif

Rp. 0,- ( gratis )

6

Produk Pelayanan

Rekomendasi Izin dari Kepala Dinas Kesehatan

7

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

1.     Blanko Verifikasi

2.     Komputer

3.     Printer

4.     Alat Tulis

8

Kompetensi Pelaksana

1.     Jenjang Pendidikan minimal D3

2.     Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

3.     Mampu mengoperasikan komputer

4.     Memahami Prosedural Pelaksanaan Kegiatan

5.     Mampu bekerja dalam Tim

9

Pengawasan Internal

1.     Dilakukan oleh atasan langsung

2.     Dilaksanakan secara kontinyu

10

Penanganan , pengaduan, saran, dan masukan

1.    Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui kotak saran dan pengaduan langsung ( ke petugas informasi ).

2.    Laporan pengaduan langsung ditindak lanjuti oleh bidang yang diadukan dengan konsultasi langsung ke sekretaris dan kepala Dinas Kesehatan

3.    Saran dan masukan di kotak saran di buka jika didalam kotak saran ada isinya kemudian dibahas oleh bidang yang menanganinya dengan konsultasi langsung ke sekretaris dan kepala Dinas Kesehatan

11

Jumlah pelaksana

5 (Lima) Orang

12

Jaminan Pelayanan

Melalui maklumat pelayanan dengan melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan

13

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan

1.     Rekomendasi Perawat di upload di aplikasi sicantik Pemerintah Kota Lubuklinggau

2.     Rekomendasi    Perawat    anastesi    dan   perawat    gigi    dicap   basah                         dan dilampirkan ke DPMPTSP

3.     Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan

14

Evaluasi kinerja pelaksana

Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan oleh atasan langsung yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik)

No

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2.    Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

4.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;

5.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 736/ MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;

6.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

2

Persyaratan

1.      Surat permohonan

2.      Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku / surat keterangan domisili jika tempat usaha tidak sesuai KTP

3.      Pas foto terbaru 3x4 masing-masing 2 (dua) lembar

4.      Denah lokasi dan bangunan tempat usaha

5.      Fotocopy sertifikat pelatihan/kursus hygiene sanitasi Depot Air Minum

3

Sistem, mekanisme dan prosedur

Input              : Permohonan untuk mendapatkan sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum

Output           : Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Consumen     : Pemilik Depot Air Minum

4

Jangka Waktu Penyelesaian

14 hari kerja

5

Biaya/Tarif

Untuk uji laboratorium laik higiene sanitasi Depot Air Minum biaya disesuaikan dengan tarif laboratorium daerah

6

Produk Pelayanan

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum

7

Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas

1.      Ruang tunggu

2.      Meja pelayanan

3.      Laptop dan printer

4.      Lemari penyimpanan arsip

5.      Check list pemeriksaan higiene sanitasi Depot Air Minum

6.      Surat tugas Tim Pemeriksa

7.      Box/tempat pengambilan sampel

8.      Botol sampel steril

9.        Alat penunjang pemeriksaan

8

Kompetensi Pelaksana

1.      Jenjang pendidikan D3 Kesehatan Lingkungan dan S1 Kesehatan

2.      Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.      Mampu mengoperasikan komputer

4.      Memahami prosedural pelaksanaan kegiatan

5.      Mampu bekerja dalam tim

9

Pengawas Internal

1.      Dilaksanakan oleh penanggung jawab Depot Air Minum

2.      Dilaksanakan secara kontinyu

3.      Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

10

Penanganan, pengaduan saran                   dan masukan

1.       Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui kotak saran dan pengaduan langsung ( ke petugas informasi ).

2.    Laporan pengaduan langsung ditindak lanjuti oleh bidang yang diadukan dengan konsultasi langsung ke sekretaris dan kepala Dinas Kesehatan

3.    Saran dan masukan di kotak saran di buka jika didalam kotak saran ada isinya kemudian dibahas oleh bidang yang menanganinya dengan konsultasi langsung ke sekretaris dan kepala Dinas Kesehatan

11

Jumlah Pelaksana

3 (tiga) orang

12

Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil cepat, tepat dan santun

13

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan

Kenyamanan dalam pelayanan sangat diuatamakan

14

Evaluasi kinerja pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik)

No

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

1.      Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2.      Undang undang Nomor 18 Tahun

3.      Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

4.      Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

5.      Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

6.      Peraturan Pemerintah Nomor No.66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

7.      Peraturan Menteri Kesehatan Repubublik Indonesia No. 1098/MENKES/SK/VII/2003 Tahun 2003 Tentang persyaratan HygineSanitasi Rumah Makan dan Restoran

2

Persyaratan Pelayanan

1.      Surat permohonan dari pemilik usaha

2.      Fotocopy KTP Pemohon yang masih berlaku

3.      Surat penunjukan penanggung jawab Rumah makan dan restoran

4.      Fotocopy sertifikat kursus hygine sanitasi Makanan bagi pengusaha

5.      Fotocopy sertifikat kursus hygine sanitasi Makanan bagi penjamah makanan minimal 1 (Satu) Orang penjamah makanan

6.      Rekomendasi dan Asosiasi Rumah Makan dan restoran

3

Sistem mekanisme, dan prosedur

Input              : Permohonan untuk mendapatkan sertifikat Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran

Output           : Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran Consumen     : Pemilik Rumah Makan dan Restoran

4

Jangka waktu penyelesaian

14 Hari

5

Biaya /tarif

1.      Rekomendasi laik hygine Gratis

2.      Biaya pemeriksaan Specimen disesuaikan tarif Laboratorium Pemeriksa

6

Produk pelayanan

Rekomendasi laik Hygine sanitasi Rumah Makan dan restoran

7

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

1.      Ruang pelayanan Kesehatan Lingkungan

2.      Meja pelayanan

3.      Laptop dan printer

4.      Lemari penyompanan Arsip

5.      Formulir pendaftaran hygine sanitasi restoran dan rumah makan dan Restoran

6.      Form IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) Rumah Makan Dan Restoran

7.      Surat tugas Tim Pemeriksa

8.      Box/ Tempat Pengambilan sampel

8

Kompetensi Pelaksana

1.      Tenaga Sanitarian atau tenaga kesehatan lainnya minimal serjana Muda Atau Diploma 3 (D3)

2.      Pernah mendapatkan pelatihan dibidang Hygine Sanitasi Makanan

3.      Mendapatkan rekomendasi dari organisasi Profesi

9

Pengawasan Internal

1.     Dilakukan oleh atasan Langsung

2.     Dilaksanakan secara Kontinyu

3.     Memberikan teguran dan Sanksi

10

Penangan pengaduan saran,                  dan masukan

1.     Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui kotak saran dan pengaduan langsung ( ke petugas informasi ).

2.     Laporan pengaduan langsung ditindak lanjuti oleh bidang yang diadukan dengan konsultasi langsung ke sekretaris dan kepala Dinas Kesehatan

3.     Saran dan masukan di kotak saran di buka jika didalam kotak saran ada isinya kemudian dibahas oleh bidang yang menanganinya dengan konsultasi langsung ke sekretaris dan kepala Dinas Kesehatan

11

Jumlah pelaksana

Minimal 3 (Tiga) atau 5 (Lima) Orang

12

Jaminan pelayanan

Diberikannya sertifikat laik hygine rumah makan dan restoran     yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

13

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1.      Dokumen permohonan terarsip

2.      Pemberian informasi yang tepat

3.      Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan

14

Evaluasi kinerja pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara berkala.

No

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

1.     Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2.     Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3.     Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4.     Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

5.     Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

6.     Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Permen/PER/ VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga;

2

Persyaratan

1.    Surat permohonan

2.    Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku

3.    Pas foto terbaru 3x4 dan 4x6 masing-masing 2 (dua) lembar

4.    Denah bangunan dapur

5.    Surat penunjukkan tenaga sanitarian atau tenaga yang memiliki pengetahuan higiene sanitasi sebagai penangung jawab jasa boga

6.    Fotocopy ijazah tenaga sanitarian atau sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi

7.    Fotocopy sertifikat kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan

3

Sistem, mekanisme dan prosedur

Input              : Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga

Output           : Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga

Consumen     : Pemilik Jasa Boga

4

Jangka Waktu Penyelesaian

14 hari kerja

5

Biaya/Tarif

Untuk uji laboratorium laik higiene sanitasi jasa boga biaya disesuaikan dengan tarif laboratorium daerah

6

Produk Pelayanan

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga

7

Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas

1.     Ruang pelayanan kesehatan lingkungan

2.     Meja pelayanan

3.     Laptop dan printer

4.     Lemari penyimpanan arsip

5.     Formulir pendafataran jasa boga

6.     Check list pemeriksaan higiene sanitasi jasa boga

7.     Surat tugas Tim Pemeriksa

8.     Box/tempat pengambilan sampel

8

Kompetensi Pelaksana

1.     Jenjang pendidikan D3 Kesehatan Lingkungan dan S1 Kesehatan

2.     Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.     Mampu mengoperasikan komputer

4.     Memahami prosedural pelaksanaan kegiatan

5.     Mampu bekerja dalam tim

9

Pengawas Internal

1.    Dilaksanakan oleh penanggung jawab jasa boga

2.    Dilaksanakan secara kontinyu

3.    Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

10

Penanganan, pengaduan saran                   dan masukan

1.     Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui kotak saran dan pengaduan langsung ( ke petugas informasi ).

2.     Laporan pengaduan langsung ditindak lanjuti oleh bidang yang diadukan dengan konsultasi langsung ke sekretaris dan kepala Dinas Kesehatan

3.     Saran dan masukan di kotak saran di buka jika didalam kotak saran ada isinya kemudian dibahas oleh bidang yang menanganinya dengan konsultasi langsung ke sekretaris dan kepala Dinas Kesehatan

11

Jumlah Pelaksana

Minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang

12

Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil cepat, tepat dan santun

13

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan

Kenyamanan dalam pelayanan sangat diuatamakan

14

Evaluasi kinerja pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik)

No

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4114)

2.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Negara republik Indonesia Nomor 5058)

3.    Peraturan Pemerintah Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

4.    Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang      Sistem Kesehatan Nasional

5.    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan di Kabupaten/Kota.

2

Persyaratan Pelayanan

1.     Mengisi blanko pendaftaran/Resum

2.     Mengukur Vital Sign

3.     Menegakkan Diagnosa

4.     Pemberian Therapy

3

Sistem, mekanisme, dan prosedur

1.        Penanggung jawab Mobil Clinic Center / Torlingkes Membuat jadwal Kegiatan dan Menentukan Tempat Tujuan Pelayanan Kesehatan

2.        Petugas mobil Clinic Center / Torlingkes datang tepat waktu ketempat yang sudah ditentukan sesuai jadwal yang sudah dibuat

3.        Perawat / Bidan sebagai petugas melayani pendaftaran pasien dan meregister ke lembar registrasi

4.        Dokter/ Perawat yang bertugas melakukan pemeriksaan pasien dan memberikan resep Obat untuk pasien

5.        Petugas menyiapkan obat sesuai resep

6.        Petugas yang melakukan pelayanan kesehatan wajib melaporkan hasil pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan kepada Dinas kesehatan kota Lubuklinggau melalui Bidang pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan C.q Bidang Pelayanan Kesehatan

7.        Obat-Obatan yang sudah digunakan wajib dikembalikan ke Ruangan Bidang Pelayanan Kesehatan

8.        Mobil / Motor setelah digunakan wajib dibersihkan dan dalam keadaan siap untuk digunakan kembali

4

Jangka Waktu penyelesaian

1 Hari

5

Biaya / tarif

Rp. 0,- ( Gratis )

6

Produk Pelayanan

Pelayanan Kesehatan Gratis

7

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

1.    Tensi Meter

2.    Stetoskop

3.    Thermogun

4.    Daftar hadir

5.    Resep

6.    Lembar Informed consent

7.    Lembar Register Pasien

8.    Obat-Obatan

9.    Alat Perlengkapan Lainnya

8

Kompetensi Pelaksana

1.      Jenjang Pendidikan S1 Kedoteran, D.III Keperawatan, D.III Kebidanan

2.      Mampu melakukan prosedur penanganan kegawatdaruratan

3.      Sudah mengikuti pelatihan BTCLS

9

Pengawasan Internal

1.    Dilakukan oleh atasan langsung

2.    Dilaksanakan secara kontinyu

3.    Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

10

Penanganan, Pengaduan, saran,dan masukan

1.    Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui kotak saran dan pengaduan langsung ( ke petugas informasi ).

2.    Laporan pengaduan langsung ditindak lanjuti oleh bidang yang diadukan dengan konsultasi langsung ke sekretaris dan kepala Dinas Kesehatan

3.    Saran dan masukan di kotak saran di buka jika didalam kotak saran ada isinya kemudian dibahas oleh bidang yang menanganinya dengan konsultasi langsung ke sekretaris dan kepala Dinas Kesehatan

11

Jumlah pelaksana

1.      2 Orang Dokter

2.      36 Orang Paramedis

12

Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan

perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.

13

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan

1.     Petugas Kesehatan berkompetensi melakukan Pelayanan Kesehatan

2.     Ambulance yang digunakan sesuai dengan standar Pelayananan Kesehatan

3.     Alat medis dan obat-obatan yang digunakan dalam keadaan baik

14

Evaluasi kinerja pelaksana

Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan setiap 3 bulan sekali oleh Bidang Pelayanan Kesehatan

No

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

1.     Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang pembentukan kota lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 87, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4114)

2.     Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara RI Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3447);

3.     Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD);

4.     Peraturan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Kesehatan Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 38);

2

Persyaratan Pelayanan

1.     Adanya laporan KDRS (Kewaspadaan Dini Rumah Sakit)

2.     Adanya laporan hasil survey PE dari petugas Puskesmas

3

Sistem, mekanisme, dan prosedur

Input             Penderita Positif DBD

Output           Tidak terjadi penyebaran kasus DBD Consumen         Masyarakat

4

Jangka Waktu penyelesaian

1 Hari

5

Biaya / tarif

Rp. 0.- ( gratis )

6

Produk Pelayanan

Jasa Penyemprotan Fogging

7

Sarana, prasarana, dan/atau

fasilitas

1.     Mesin fogging

2.     BBM Solar dan Premium

3.     Disinfektan

8

Kompetensi Pelaksana

Petugas khusus dalam penyemprotan

9

Pengawasan Internal

1.     Dilakukan oleh atasan langsung

2.     Dilaksanakan secara kontinyu

3.     Konisten dalam memberikan teguran dan sanksi

10

Penanganan , pengaduan, saran, dan masukan

1.     Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui kotak saran dan pengaduan langsung ( ke petugas informasi ).

2.     Laporan pengaduan langsung ditindak lanjuti oleh bidang yang diadukan dengan konsultasi langsung ke sekretaris dan kepala Dinas Kesehatan

3.     Saran dan masukan di kotak saran di buka jika didalam kotak saran ada isinya kemudian dibahas oleh bidang yang menanganinya dengan konsultasi langsung ke sekretaris dan kepala Dinas Kesehatan

11

Jumlah pelaksana

2 (dua) orang

12

Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang

terampil, cepat, tepat, dan santun.

13

Jaminan Keamanan dan

keselamatan pelayanan

1.     Keamanan produk layanan dijamin sesuai dengan SOP

2.     Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan

14

Evaluasi kinerja

pelaksana

Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan

periodik)